“Nah, gara-gara pesta malam tidak boleh, jalan ditutup nah, ayo pemerintah Muratara bagaimana solusinya,” kata warga di lokasi blokade Jalinsum.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Muratara Devi Suhartoni mengatakan bahwa pemerintah sudah membuat kebijakan bersama DPRD berupa Perda larangan pesta malam.

Namun fakta di lapangan masih ada pesta malam acara resepsi pernikahan, bahkan dilaksanakan hingga waktu azan subuh.

“Masyarakat menilai itu kegiatan yang sudah di luar batas dan banyak mudaratnya manfaatnya,” kata Devi.

Guna menyelesaikan masalah itu, Devi mengaku sudah meminta Wakil Bupati Inayatullah sebagai tokoh ulama untuk menasihati masyarakat.

“Pak Wabup lebih cocok karena beliau ulama, mudah-mudahan masyarakat kita mengerti nasihat beliau mengenai pelarangan pesta malam ini,” kata Devi.

Dia juga mengaku banyak menerima pesan dan informasi mengenai pelarangan pesta malam itu, baik melalui telepon maupun lewat media sosial.

Devi kepemimpinannya bersama Inayatullah akan selalu membuat kebijakan berdasarkan manfaat untuk kebijakan bersama.

“Usulan minta pesta malam ditutup itu paling masuk dari ibu-ibu ke WhatsApp saya, ke messenger Facebook saya.”

“Kami bekerja untuk masyarakat, walaupun banyak klien kalau tidak ada manfaat bagi kita semua tidak tentu juga kami buat,” terang Devi.

Wakil Bupati Muratara Inayatullah menjelaskan pelarangan pesta malam akan dibuat menjadi kebijakan bersama pemerintah daerah, kepolisian serta TNI.

Sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwa setelah puasa ini tidak ada lagi pesta malam, ini menjadi kebijakan bersama, ”tegasnya.

Menurut dia, dengan ditiadakannya pesta malam paling tidak dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut.

Oleh sebab itu dia berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muratara untuk menerima kebijakan yang diambil pemerintah daerah.

“Ini yang kami lakukan pada masyarakat, baik waktu kami kampanye saat itu sampai sekarang kami sudah siapkan itu terus ada,” Inayatullah.

Dia kembali dari kebijakan bahwa setiap kebijakan yang dibuat selalu berdasarkan manfaat untuk kepentingan semua masyarakat Kabupaten Muratara.

“Mudah-mudahan langkah yang kami ambil ini baik untuk kita semua, demi terwujudnya Muratara Berhidayah,” imbuhnya. (*)

Sumber: tribunnews.com